Azwar Anas beri penghargaan pelayanan publik di lingkup K/L
Selasa,siaran langsung sydney martabetoto 8 Oktober 2024 21:16 WIB
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (8/10/2024). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB.
Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan pelayanan publik atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian/lembaga, pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan tingkat kementerian/lembaga, serta Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI).
Dia berharap dengan berbagai prestasi itu, layanan kepada masyarakat dapat lebih berdampak.
"Tren perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional relatif meningkat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memenuhi harapan rakyat dan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mulai dari efisiensi anggaran, dan lain-lain," kata Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa.
Apresiasi disampaikan Anas kepada para penerima penghargaan. Adapun jumlah penerima penghargaan yang akan diberikan, terdiri dari 10 Penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 Penerima Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 75 Penerima Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.
"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik," ucapnya.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
Dari hasil evaluasi ini, maka dihasilkan IPP tahun 2024 di lingkup kementerian dan lembaga yang menunjukkan tren positif. Dari nilai tahun sebelumnya sebesar 4,07 (kategori sangat baik) menjadi 4,39 (kategori sangat baik).
Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada PermenPANRB No. 4/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 29/2022 PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB No. 5/2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.
Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sdm, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan publik.
Sebagai informasi, evaluasi tahun 2024 dilaksanakan terhadap 634 instansi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dari jumlah tersebut sebanyak 21 kementerian/lembaga diberikan penghargaan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Publik ini.
Baca juga: BPJS Kesehatan raih penghargaan dari Kementerian PANRB
Baca juga: Kemenkumham raih 2 penghargaan pelayanan publik dari KemenPANRB
Untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata, Kementerian PANRB juga telah melakukan monitoringdan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif bagi kaum rentan.
Pada tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap 87 instansi pemerintah yang terdiri dari 250 UPP yang diusulkan. Dari proses evaluasi, ditetapkan 10 Penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
Dirinya berpesan agar penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan kewajiban-nya dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
'Pelayanan publik bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai luhur pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, serta keadilan," jelas Anas.
Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan inovasi pelayanan publik yang dihasilkan dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Kementerian PANRB menyelenggarakan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024.
Dalam kesempatan itu, apresiasi diberikan kepada instansi pemerintah yang telah melakukan pembinaan inovasi dengan baik serta mampu menjaga keberlanjutan inovasi dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.
Terdapat tiga kategori kelompok pada penilaian PKRI yaitu kelompok pembinaan inovasi; kelompok keberlanjutan inovasi; dan kelompok replikasi inovasi.
Untuk diketahui, ada 631 instansi pemerintah dan 979 inovasi yang telah ditetapkan sebagai lokus dan objek PKRI 2024. Adapun inovasi tersebut berasal dari Top Inovasi KIPP dari 2014 hingga 2023, serta inovasi hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP.
Dalam reformasi birokrasi, inovasi dinilai memiliki peranan yang penting. Untuk itu diharapkan agar prestasi yang sudah ditorehkan dapat terus dilanjutkan dan tidak berhenti di satu titik.
"Hal yang paling penting adalah terkait melembagakan inovasi, karena banyak sekali inovasi yang bagus dari orang sebelumnya tidak dilanjutkan, karena ingin membuat inovasi baru. Padahal pemimpin sebelumnya sudah membuat inovasi bagus, tapi tidak dilembagakan, tidak dilanjutkan," pungkas dia.
A. Penerima Penghargaan PEKPPP Tahun 2024 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Kementerian Perhubungan 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Agama 11. Kementerian Keuangan 12. Tentara Nasional Indonesia 13. Badan Standardisasi Nasional 14. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 15. Lembaga Administrasi Negara 16. Badan Riset dan Inovasi Nasional 17. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 18. Badan Kepegawaian Negara 19. Komisi Pemilihan Umum 20. Badan Pusat Statistik 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan
B. Penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 1. Kejaksaan Agung 2. Mahkamah Agung 3. Kementerian Hukum dan Ham 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara 5. Badan Narkotika Nasional 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan 7. Kementerian Sosial 8. Kementerian Pertahanan 9. Kementerian Keuangan 10. Kementerian Agama.
