link agen togel terpercaya: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi
globalarnold.com - Kabar Terkini Indonesia & Global | Politik, Bisnis, Olahraga: 2024-10-28 17:20:03 Penulis: link agen togel terpercaya: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi Komentar
link agen togel terpercaya Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksiRabu, 25 September 2024 15:51 WI
nomor erek erek 55 。
Soal wacana penambahan komisi,link agen togel terpercaya Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksi
- Rabu, 25 September 2024 15:51 WIB
"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini mengubah itu (jumlah komisi, red)," kata Cak Imin, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, wacana penambahan komisi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPR masa jabatan 2024–2029 setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Cak Imin mengatakan bahwa mekanisme penambahan komisi di DPR RI tidak perlu mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Akan tetapi, lebih kuat lagi kalau diubah di dalam UU MD3," katanya menambahkan.
Baca juga: Ketua DPR sebut wacana penambahan komisi sedang dimatangkan
Cak Imin mengaku tidak terlibat dalam pembahasan penambahan komisi bersama Fraksi PKB sehingga tidak mengetahui logika dari wacana penambahan tersebut.
"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya bertambah, tetapi apa benar kementerian bertambah? Kami juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja periode ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa wacana penambahan komisi di DPR sedang dimatangkan, menyusul adanya rencana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penambahan tersebut dapat terjadi setelah Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi undang-undang.
Menurut Puan, kemungkinan penambahan komisi di DPR harus dilakukan agar bisa memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif. Adapun saat ini alat kelengkapan dewan di DPR RI terdiri atas sejumlah badan, dan 11 komisi.
"Jadi, itu sedang kami godok, dan kami laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga: Ketua MPR sebut wacana penambahan komisi DPR bukan bagi-bagi jabatan
Baca juga: Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacana
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Pendaki asal Jakarta hilang di Gunung Rinjani Lombok
Pendaki asal Jakarta hilang di Gunung Rinjani Lombok Senin, 30 September 2024 22:19 WIBGunung Rinjan2024-10-28Sidang Paripurna MPR setujui pembentukan 3 badan baru
Sidang Paripurna MPR setujui pembentukan 3 badan baruKamis, 3 Oktober 2024 13:59 WIBKetua MPR RI Ahm2024-10-28Analis LAB 45 yakin modernisasi TNI terwujud pada pemerintahan Prabowo
Analis LAB 45 yakin modernisasi TNI terwujud pada pemerintahan PrabowoJumat, 4 Oktober 2024 15:05 WI2024-10-28Gubernur ajak masyarakat wujudkan pilkada damai di Kalteng
Gubernur ajak masyarakat wujudkan pilkada damai di KaltengKamis, 3 Oktober 2024 17:00 WIBGubernur Ka2024-10-28Ketua MPR rinci dua putusan yang disahkan pada Sidang Paripurna Akhir
Ketua MPR rinci dua putusan yang disahkan pada Sidang Paripurna AkhirKamis, 26 September 2024 05:242024-10-28Panglima pastikan persiapan acara HUT ke 79 TNI capai 100 persen
Panglima pastikan persiapan acara HUT ke 79 TNI capai 100 persenKamis, 3 Oktober 2024 19:18 WIBPangl2024-10-28
Komentar